Beranda LAMPUNG Walikota Metro Pimpin Rakor PAD Sektor Pajak Bumi Bangunan

Walikota Metro Pimpin Rakor PAD Sektor Pajak Bumi Bangunan

44

METRO – Walikota Metro Wahdi memipin Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Gedung OR Pemerintah Kota Metro, Kamis (15/4/2021). Dalam Rakor ini dihadiri Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Arif Joko Arwoko, para Camat dan Lurah se-Kota Metro.

Kepala BPPRD Kota Metro mengatakan, bahwa perlu inovasi untuk meningkatkan PAD ke depan, walaupun kenaikan cukup signifikan. “Kita tidak perlu bangga tetapi ini pacuan ke depan agar lebih baik lagi pencapaiannya. Dalam kesempatan ini, kami mohon arahan dan semangat bagi kami dan strategi atau kebijakan apa yang akan kami ambil,” katanya.

Baca Juga :  Diduga Bisa Matikan CCTV, Pencuri Sikat Habis Puluhan Slop Rokok

Wahdi dalam kesempatan itu menjelaskan, bahwa peningkatakan PAD di Kota Metro tentu memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. “Kita melakukan sesuatu harus dengan study, evidencenya apa, karena di setiap daerah berbeda cara mengambil pajaknya,” katanya.

“Sebagai daerah otonom dalam menyeimbangkan pembangunan, tentu dalam menggali potensi PAD digali dengan baik, ditelaah seberapa jauh, dan dilakukan analisa kegagalan, ini adalah dasar-dasar manajemen yang paling rendah, itu baik di swasta maupun di pemerintahan,” tambah Walikota Metro.

Wahdi juga mengimbau untuk selalu menjalin kerja sama, komunikasi dengan masyarakat, turun dengan masyarakat, melakukan pengelolaan manajemen, serta identifikasi. “Mudah-mudahan di tengah ibadah puasa tidak mengurangi etos kerja kita, kita lihat ke depan, kita lihat pekerjaan ke depan,” ucap Wahdi.

Baca Juga :  Sat Reskrim Polres Metro Tangkap Pelaku Curat Ranmor, 3 Pelaku Dihadiahi Timah Panas

Dalam kesempatan itu, Qomaru meminta untuk melalukan penilaian terhadap beberapa objek pajak. “Proses penerimaan SPPT dipercepat serta dideadlinekan, bisa tidak bisa harus bayar tepat waktu, kemudian didata pemilik objek PBB yang bukan orang Metro. Tugaskan semua Camat dan Lurah untuk mendeteksi semua ini, data diperlukan untuk mempercepat kita menyelesaikan SPPT, kalau tidak kita deteksi, itu masalah kita dari tahun ke tahun,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here