Beranda Headline Data Penerima Bansos Tunai Acak-acakan, Simpul Desak Bupati Evaluasi Kadinsos Lamteng

Data Penerima Bansos Tunai Acak-acakan, Simpul Desak Bupati Evaluasi Kadinsos Lamteng

199

Data Penerima Bansos Tunai Acak-acakan, Simpul Desak Bupati Evaluasi Kadinsos LamtengFoto istimewa

SKALABRAKNEWS.COM Gunungsugih – Carut-marutnya data penerima bantuan sosial tunai 600 ribu dari Kementerian Sosial di Lampung Tengah yang dinilai acak-acakan alias amburadul adalah jawaban atas kinerja Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah hari ini, Bahkan diduga telah melakukan praktek Mal-Administrasi yang dapat dilaporkan ke Ombudsman Provinsi Lampung.

Hal tersebut tegas disampaikan oleh Ketua Serikat Mahasiswa Dan Pemuda Lampung (SIMPUL) Rosim Nyerupa menanggapi pemberitaan Klarifikasi Kepala Dinas Sosial yang mengklaim telah menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Rosim menilai Dinas Sosial Lampung Tengah seolah-olah mengkambinghitamkan pemerintahan desa dan terkesan cuci tangan.

“Apapun klarifikasi yang disampaikan kepala dinas melalui pemberitaan kemarin itu menanggapi kritik yang kita sampaikan, kita konvers saja dengan fakta yang ada dilapangan. Selain tidak tepat sasaran, Bansos tunai itu juga datanya acak-acakan. Coba liat data warga DTKS maupun Non-DTKS di Kecamatan Gunungsugih, Sebagai contoh, Dalam daftar penerima di Kelurahan Gunungsugih Raya terdapat warga yang beralamatkan di Komering Agung, Begitu juga data penerima di Kelurahan Komering Agung terdapat warga yang beralamatkan Komering Putih. Kelurahan Gunungsugih Raya misalkan, ada nama Mulyono tertulis alamatnya Komering Agung Dusun 02 RT 01 tapi masuk di Kelurahan Gunungsugih Raya. Kemudian belum lagi jumlah lingkungan yang ada di Kelurahan Komering Agung yang seharusnya ada 5 lingkungan, tetapi didata penerima terdapat 10 lingkungan. Disamping itu, setelah dilakukan pendataan ulang oleh Kepala Lingkungan untuk registrasi kelengkapan calon penerima dilingkungan 2 Kelurahan Komering Agung ternyata 3 orang penerima yang ada didalam data tidak ditemukan dan bukan warga setempat. Begitu juga di lingkungan 1, dari 5 orang penerima sebagaimana tertulis didalam data hanya 1 orang yang berada/berdomisili di lingkungan setempat dan 4 orang lainnya bukan warga lingkungan 1. Diketahui jumlah data penerima bantuan sosial tunai 600 di Kelurahan Komering Agung sebanyak 154 KK dengan rincian 98 KK dari DTKS dan 56 KK dari Non DTKS. Ini baru di Kecamatan Gunungsugih aja, Tidak menutup kemungkinan dikecamatan lain pun demikian” Sampai Rosim.

Kader HMI Cabang Bandar Lampung itu juga menambahkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan warga yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau miskin lama. Sedangkan non-DTKS merupakan warga yang terdampak Covid-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru.

Baca Juga :  Bupati Loekman Bersama Ketua DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Mingrum Gumay Bantu Petani 25 Juta rupiah

“Kita mencermati, Kedua data tersebut baik DTKS maupun Non-DTKS berasal dari pendataan RT yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah kemudian diserahkan ke Dinas Sosial. Mana tahu Kemensos si A kurang mampu atau tidak, acuan mereka ya data yang diajukan Dinas Sosial. Seharusnya Dinas Sosial tidak hanya terima kemudian langsung diinput ke pusat aja, Tapi harus dipastikan apakah sesuai fakta dilapangan dengan melakukan kembali verifikasi dan validasi agar ketika bantuan turun dari pusat, Betul-betul tepat sasaran dan tidak acak-acakan” Tandas Rosim.

Ia menjelaskan Dinas Sosial memiliki peranan sebagaimana termaktub didalam Pasal 6 Permensos 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dimana Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dilaksanakan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial.

“Pengelolaan dan penyajian data merupakan kegiatan pemeriksaaan data dan dokumen, pembersihan data, pemeringkatan data, pembuatan daftar dan tabulasi data serta penyajian data” Papar Rosim yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Muli Mekhanai Lampung Tengah.

Sementara untuk warga Non-DTKS, masih kata Rosim, maka proses pengajuan dilakukan oleh RT/RW untuk diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah kemudian diverifikasi dan divalidasi untuk ditetapkan menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh Pemerintah .

“Pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah agar data penerima program valid, tepat sasaran, tepat waktu” Kata Rosim.

Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data kepada penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tahapan yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a – g Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum verifikasi dan Validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

“Selanjutnya, monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tahapan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah. Terutama Monitoring dan pelaksanaan kunjungan ke rumah tangga. Pengecekan ke lapangan membuat data penerima bansos lebih akurat apakah sudah sesuai dengan kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu dan atau masyarakat yang terdampak covid-19″ Imbuhnya.

Baca Juga :  Tangkal Penyebaran Covid-19, Forum Muli Mekhanai Bagikan Ribuan Masker Gratis di Lampung Tengah

Dinas sosial lanjut Rosim yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan DTKS terkesan tidak serius dan kurang cermat. Tidak seharusnya Dinas Sosial mengkambinghitamkan Pemerintah Desa dengan dalih ditahun 2019 Dinas Sosial sudah melakukan Sosialisasi dan Bimbingan teknis (BIMTEK) kekecamatan yang dihadiri oleh kakam dan lurah untuk melatih operator kampung dalam hal inputing data Kemiskinan.

Kemudian, setiap harinya Dinas Sosial selalu siap melayani operator kampung yang terkendala dalam penginputan data kemiskinan akan tetapi hanya 40% dari 311 kampung dan kelurahan yang sudah melakukan verifikasi dan validasi pendataan.

“Timbul sebuah pertanyaan Ada Apa dengan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial ? Kenapa Persentase Penginputan data Kemiskinan Di Lampung Tengah hanya 40%? Apakah Dinas Sosial telah melakukan tahapan Verifikasi dan Validasi Data, Monitoring dan evaluasi terutama Monitoring dan pelaksanaan kunjungan ke lapangan?” Tanya Rosim.

Menurutnya, apabila terjadi pembiaran, tidak adanya transparansi data, perbaikan data, dan pemecahan masalah terhadap
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) yang akan diajukan menjadi DTKS maka patut diduga Dinas Sosial melakukan praktek Mal-Administrasi dan dapat dilaporkan ke Ombudsman Provinsi Lampung.

“Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Lampung Tengah kuat dugaan memakai data lama sehingga mengindikasikan kabupaten Lampung tengah merupakan kabupaten yang tidak melakukan pembaharuan DTKS dalam kurun beberapa tahun ini” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui berbagai himbauan dan kebijakan telah berupaya kerja keras dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Selain itu, Solusi yang dihadirkan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi dalam rangka mencegah dampak pandemi dibidang perekonomian melalui berbagai bantuan sosial seperti bantuan sembako dan bantuan sosial tunai dinilai tepat dan dianggap sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah.

Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar 600. 000, 00 kepada masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial, Juliari P Batubara bahwa bantuan sosial tunai dan bantuan sembako harus selesai sebelum hari raya idul fitri, Hal ini merupakan intruksi Presiden Joko Widodo. Pemerintah menargetkan bantuan sosial tunai dapat tersalurkan untuk sembilan juta kepala keluarga yang belum menerima bantuan apapun. Bantuan ini merupakan salah satu upaya meminimalisasi dampak pandemi virus Covid-19 ditanah air.

Baca Juga :  Sidak Jalan Rigit Di Bandar jaya Loekman Geram Minta Rekanan Perbaiki Ulang

Dinas Sosial Provinsi Lampung telah melakukan rekapitulasi penerima bantuan sosial sebanyak 330.007 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota mencapai RP. 594.012.600.000,-. Diantara Kabupaten/Kota lainnya, Lampung Tengah tercatat sebanyak 35.011 Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp. 54.819.000.000,-.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Johanes Chanzen mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Zulfikar Irwan menyampaikan, bahwa kuota yang berhasil diajukan Kabupaten Lampung Tengah, melalui Dinas Sosial adalah sebanyak 26.994 KPM. Data ini, katanya, berasal dari usulan kampung non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 12.751 KPM dan data yang sudah masuk DTKS non penerima bansos sebanyak 13.967 KPM. Jika melihat hasil rekapitulasi data Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Dinas Sosial Lampung Tengah ini tidak sama.

Setelah Bantuan sosial tunai 600 ribu disalurkan kepada penerima bantuan di Lampung Tengah menuai polemik ditengah masyarakat yang bermunculan. Hal ini disebabkan data penerima yang keluar dianggap acak-acakan dan tidak tepat sasaran. Beragam komentar ditengah masyarakat bermunculan baik dalam sebuah diskusi maupun dimedia sosial seperti facebook, Bahkan ada RT yang mendata bertanya-tanya, Kenapa data yang keluar tidak sesuai dengan data warga yang mereka ajukan ?.

Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Sosial bahwa bantuan sosial tunai 600 ribu ini diberikan kepada masyarakat terdampak baik yang sudah ada atau belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan tersebut, Dengan kata lain, Pemerintah Daerah (Dinsos) diberikan kuota jumlah penerima bagi tiap daerah Kabupaten/Kota. Pemberian kuota ini berdasarkan jumlah DTKS, Populasi dan kemiskinannya, Jadi Kuota yang diberikan Kementerian Sosial itu melebihi data DTKS yang mereka miliki. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengusulkan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut mengacu kepada DTKS karena daerah yang memahami fakta dilapangan seperti apa.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here