Beranda Headline Masih Beroperasi,PT SBK Tak Indahkan DPRD Lamteng

Masih Beroperasi,PT SBK Tak Indahkan DPRD Lamteng

82

Masih Beroperasi,PT SBK Tak Indahkan DPRD LamtengFoto istimewa

SKALABRAKNEWS.COM Gunung Sugih : Kendati belum memiliki izin operasional, PT. SBK Dikampung Buyut Udik masih berani beroperasi. Kamis(30/1/2020)

“Dari hasil pantawan media dilapangan, PT. SBK (Sinar bambu Kencana) masih berani beroprasi, pasalnya sebelumnya (9/12/2019) prusahaan tersebut didemo warga kampung buyut udik dan buyut ilir dengan 5 tuntutan yakni terkait ijin lingkungan, CSR dan 75% tenaga kerja warga setempat dan kurang nya kepedulian terhadap masyarakat serta terkait pengelolaan limbah (IPAL) perusahan juga tidak memperhatikan standar baku mutu limbah selama berdirinya pabrik dari tahun 1991.

Hal itu disanggupi oleh direktur PT. Sbk tomy akan memenuhi tuntutan warga sampai waktu yang ditentukan diawal Januari 2020 jika tidak, ia siap menutup prusahaan namun kendati hal itu tidak diindahkannya dan warga kampung buyut udik mengirim surat ke dprd lampung tengah meminta dprd agar menindak lanjuti. Ujar rasid

Baca Juga :  Pimpin Penangkapan Kasat Reskrim IPTU Riki,Tembak Pelaku Pencurian

Muhammad Rasid selaku korlap warga kampung buyut udik menambahkan, kemarin anggota DPRD didampingi Sat Pol PP dan awak media melakukan sidak dan kami datang ke Pt.SBK karena rasa penasaran dan ingin melihat apakah benar rombongan DPRD sidak rupanya benar, dengan meminta izin ke satpam warga dipersilahkan masuk oleh penjaga dan benar bahwa dprd, sat pol PP didampingi awak media sidak.

Saya mendengar jelas, saat ditanya dprd kepada sony selaku direktur juga bahwa PT. SBK Melanggar UU nomor 32 th 2009 tentang lingkungan hidup dan perbup nomor 25 th 2018 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) ini jelas bahwa prusahaan yang baru tersebut belum memiliki legalitas prusahaan ucap Rasid.

Baca Juga :  Bupati Loekman : Pengusaha Wajib Salurkan CSR

Nah kita melihat saja, bahwa PT. Sbk sudah jelas kangkangi dengan melanggar aturan tersebut , namun masih berani beroprasi, hal ini sangat jelas bahwa prusahaan pabrik kertas saja tidak mengindahkan tuntutan masyarakat apalagi dengan wakil rakyat (dprd) yang kami kirimkan surat tuntutan agar menindak lanjuti hasil demo kami, seharusnya pabrik itu selsaikan dulu tuntutan warga baru bisa beroprasi pungkasnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here