Beranda Headline Anggaran Media Di Pangkas,Anggota Banang Minta Penegak Hukum Usut Tuntas

Anggaran Media Di Pangkas,Anggota Banang Minta Penegak Hukum Usut Tuntas

109

Anggaran Media Di Pangkas,Anggota Banang Minta Penegak Hukum Usut TuntasFoto anggota Banang DPRD Lamteng Yunisa putra

SKALABRAKNEWS.COM LAMTENG – Sejumlah wartawan di Kabupaten Lampung Tengah mempertanyakan prihal pemangkasan anggaran kerjasama publikasi yang diduga dilakukan sepihak oleh oknum pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kab. Lampung Tengah (Lamteng).

Lontaran berbagai pertanyaan sampaikan awak media kepada Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemerto melalui grup media daring WhatsApp berjudul Jurnalist, Pemda & DPRD.

Salah seorang pemilik media online di Lampung Tengah, Chandra Wijaya mempertanyakan pemotongan anggaran secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

“Assalamualaikum WR WB yang saya Hormati dan yang saya banggakan Bupati Lampung Tengah @⁨Bupati Loekman⁩ dan Mantan Kepala dinas kominfo @⁨Sarjito Kominfo⁩ Anggaran Media Online dan cetak Sudah Habis tanpa sepengetahuan kami ,Dari nilai pagu anggaran lebih kurang 7 milyar lebih Hilang Bagaikan di telan Bumi. Semua media di pangkas Saya Dengan Segala hormat Meminta kejelasan karna setiap Media online di ploting 30 juta pertahun tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan,” tulis Chandra dalam laman grup WhatsAap, Senin (30/12/2019) malam.

Baca Juga :  Tangkal Penyebaran Covid-19, Forum Muli Mekhanai Bagikan Ribuan Masker Gratis di Lampung Tengah

Selain Chandra, lontaran pertanyaan lain juga disampaikan seorang wartawan bernama Mozes. Ia menilai, penempatan angaran media telah sesuai porsinya. Namun, di momentum akhir tahun timbul pemangkasan anggaran kerjasama secara sepihak.

“Semuanya sudah klop untuk masing-masing media, tetapi kenapa di akhir tahun ini malah timbul ada pemangkasan anggarannya, dipangkas nya itu pun tanpa ada pemberitahuan, terus kemana kah uang negara itu habis kemana??? Kalo seperti ini kami menduga bahwa anggaran itu habis oleh penguasa anggaran, kominfo lamteng perlu diusut. Dan pengelolaan keuangan dinas kominfo gak beres kalo seperti ini anggaran bisa habis,” bebernya.

Melihat berbagai keluhan awak media dalam laman grup WhatsAap tersebut, Anggota Komisi III DPRD Lamteng pun angkat bicara. Ia mengaku terkejut dan turut mempertanyakan anggaran yang dialokasikan ke Kominfo guna menjalin kerjasama publikasi dengan media.

Baca Juga :  Bhayangkari Lampung Tengah Salurkan Sembako Ke warga Kurang Mampu

“Luuuuu kok…coba abis tahun baru kita bicarakan, karna kalau untuk media kita wajib di proritaskan. karena media itu alat pencerahan ke masyarakat, dan juga unsur pimpinan wajib bicarakan juga. kegiatan media ini sangat penting dan memang partner untuk membantu pencerahan di masyarakat Lampung Tengah, apa yang sudah di laksanakan Pemda Lamteng,” tulis Haki, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Tengah.

Dari pantauan media, group yang terisi oleh 59 anggota terdiri atas Tiga kalangan diantaranya adalah wartawan, pejabat Pemkab, dan sejumlah anggota dewan. Polemik tersebut muncul diduga akibat Kominfo secara sepihak memangkas anggaran sekitar 75 media online. Dan pada bulan sebelumnya telah tersiar kabar Dinas Kominfo Lamteng hanya mampu membayar sampai bulan November saja.

Namun miris, Ketidakmampuan Dinas kominfo untuk membayar kewajiban yang telah disepakati bersama tersebut tidak di sertai dengan alasan yang jelas kemana anggaran tersebut diperuntukan.

Baca Juga :  Halal Bihalal Guru Honorer Se Lamteng Bupati Loekman : 2020 Saya Janji Naekkan Gaji

“Poritaskan lah media lokal, karena lokal adalah masyarakat nya Lampung Tengah, Bukan pendatang. Anggaran yang tidak jelas hilang nya minta kejelasan dengan Sarjito, dia sebagai Kepala Dinas Kominfo, dia pasti tau dan semua anggaran Kominfo harus dipertagung jawabkan beliau,” tulis Yunisa Putra salah seorang Anggota DPRD Lamteng dari Fraksi Nasdem.

Hingga berita ini di turunkan, Pemkab melalui dinas terkait belum dapat dimintai keterangan.

Sementara, Badan Anggaran (Banang) DPRD Lamteng mendesak pihak berwajib untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran atas pemangkasan anggaran media didinas kominfo Lamteng.

“Sebelum pemangkasan harus ada pemberitahuan ngapain ngomong 30jt kalo dicairkan hanya 10jt saja dan ada yang tidak bisa dicairkan untuk media. Saya mendesak agar Kejaksaan dan Tipikor maupun pihak berwajib mengusut tuntas pemangkasan anggran media di dinas kominfo lampung tengah,” kata Yunisa Putra. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here