M Ersad : Mekanisme Penjaringan golkar Lamteng Sesuai Juklak DPP

M Ersad : Mekanisme Penjaringan golkar Lamteng Sesuai Juklak DPPFoto istimewa

SKALABRAKNEWS.COM Lampung Tengah–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Lampung Tengah (Lamteng) menyatakan mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah Lamteng 2020 sesuai dengan Juklak nomor 6 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Sekretaris Penjaringan Partai Golkar MA Muhammad Ersad mewakili Ketua tim Penjaringan Hi Roni Ahwandi mengatakan, biaya adminsitrasi sebesar Rp 25 juta untuk bakal calon bupati, dan Rp 20 juta untuk calon wakil bupati, merupakan meknisme, dan pemdoman partai.

“Kita ini menjalankan sesuai dengan pedoman partai. Dan itu tertera dalam petunjuk pelaksana DPP sesuai dengan Juklak 06/DPP/2016,”jelasnya.

Lanjutnya, yang menjadi permasalahan batalanya tiga bakal calon kepala daerah mengambil berkas ialah harus membayar administrasi pada saat pengambilan berkas.

Baca Juga :  Relawan Dan Kader PDI Perjuangan Sekabupaten Lamteng Sambut Kedatangan Hasto Kristiyanto

“Mekanisme Partai Golkar, baiaya adminstrasi diselsaikan pada saat pengambilan berkas itu yang menjadi masalah (bacalon batal mengambil berkas). Sebenarnya prinsifnya sama dengan Partai partai lain (biaya adminsitrasi) hanya saja tekhnisnya berbeda. Seperti kemarin kita mendapingi pengambilan berkas di PDIP, biaya adminstrasinya pada saat pengembalian berkas,”terangnya.

Masih dikatan Ersad, ia menilai apa yang disampaikan masing-masing LO yang batal mengambil berkas tersebut keliru.”Jangan sampai mereka ini gagal paham, ini yang perlu dilurusakan. Artinya kita juga tidak sembarangan meluruskan ini dan ini sesuai dengan pedoman organisasi,”jelasnya.

Lanjutnya lagi, kedepan diharapkan, bakal calon kada yang akan mengutus LO dalam pengambilan berkas harus mengerti aturan partai. Karena masing-masing Partai memiliki aturan yang berbeda.

Baca Juga :  Tahun Ini Pemkab Lamteng Bangun Jembatan Penghubung Seputih Raman -Seputih Mataram

Aturan-aturan ini sambungnya bersifat umum,dan ia yakin partai-partai lain f
paham terkait hal itu. Apabila dalam hal administrasi yang diberlakukan Golkar dikatakan dengan bahasa di patok, Ersad menilai hal tersebut sangat tendisius.

“Jangan sampai karena gagal faham tidak mengerti aturan partai, tidak berpedoman pada petunjuk pelaksana sehingga ini kesannya serampangan dan lebih mengarah pada tendesius, jangan di politisir lah, ini yang mau kita luruskan,”tegas Ersad. (*)

Comment here