Beranda Headline Adventorial Penetapan Enam Fraksi DPRD Metro Resmi Disahkan

Penetapan Enam Fraksi DPRD Metro Resmi Disahkan

58

METRO – DPRD Kota Metro secara resmi telah membentuk dan mengesahkan penetapan enam Fraksi. Pengesahan dilakukan dalam rapat Paripurna Tertutup, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD setempat, pada tanggal 19 September 2019.

Anggota Tim Perumus Tata Tertib (Tatib) Anggota DPRD Kota Metro periode 2019-2024 dari Fraksi PKS, Yulianto, menerangkan, bahwa enam fraksi yang sudah disahkan tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, sebanyak 6 orang, Fraksi PDIP sebanyak 5 orang, Fraksi PKS sebanyak 4 orang, Fraksi NasDem sebanyak 3 orang, Fraksi Demokrat sebanyak 3 orang, dan Fraksi Kebangkitan Nasional (gabungan PAN dan PKB) sebanyak 4 orang.

“Ketua Fraksi Golkar, Kun Qomariyati, Fraksi PDIP, Basuki, Fraksi PKS, Yulianto, Fraksi NasDem, Abdulhak, Fraksi Demokrat, Basuki Rahmad, dan Fraksi Kebangkitan Nasional, Afermanto”, jelas Yulianto, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/9/19).

Baca Juga :  Baguna PDI-P Metro Sterilisasi Pasar dan Jalan

Ia menambahkan, dari usulan masing-masing utusan fraksi yang berjumlah 12 orang juga sudah menyelesaikan Tatib terbaru dalam Rapat Pleno, pada Senin 30 September 2019 yang juga dihadiri oleh 20 anggota. Dimana Ketua Tim Perumus Tatib adalah Tondi Nasution.

Ada perubahan bidang di setiap Komisi. Seperti di Komisi I yang sebelumnya membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Pembangunan, saat ini Komisi I membidangi Hukum, Pemerintahan, Adiministrasi, dan BKSDM. Dinas PUTR dan Perumahan tidak di Komisi I lagi”, bebernya.

Kemudian Komisi II kini tidak lagi membidangi BKSDM, Inspektorat, dan BPBD. Namun ada penambahan bidang Keuangan di BP2KAD dan BPPRD. Komisi III tidak lagi membidangi BPPRD dan Keuangan BPKAD, namun kini menangani bidang DPUTR dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Baca Juga :  Achmad Pairin Resmi Buka MTQ ke 14 Tingkat Kota Metro

“Terkait pimpinan definitif, sementara baru dua usulan, dari PDIP yaitu Anna Morinda dan PKS yaitu Ahmad Khusaini. Tetapi untuk pelantikan unsur pimpinan definitif menunggu rekomendasi dari Gubernur”, tukasnya. (Adv)