Beranda Lain-Lain DPRD Kota Metro Paripurna Penyampaian Walikota Atas 4 Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD...

DPRD Kota Metro Paripurna Penyampaian Walikota Atas 4 Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD 2019

92


METRO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang penyampaikan 4 rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda di ruang sidang setempat, Jumat (28/6/2019).

Keempat raperda tersebut diantaranya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, Raperda tentang Pengolahan Air Limbah Domestik, dan Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro.

Dalam sambutannya, Walikota Metro Achmad Pairin menyampaikan bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 disusun dan disajikan serta telah diaudit oleh BPK RI. Ia mengatakan, dari hasil audit BPK RI tersebut juga telah disampaikan bahwa tepat pada 24 Mei 2019 lalu, Pemkot Metro telah menerima LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Metro tahun 2018 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Baca Juga :  Walikota Metro Larang ASN Cuti Libur Natal dan Tahun Baru

Sementara itu, untuk pelaksanaan anggaran TA 2018 dari total target pendapatan sebesar Rp869,4 miliar, penerimaan pendapatan yang dapat direalisasikan sepanjang tahun 2018 sebesar Rp850,8 m atau sebesar Rp97,87 persen. Dimana terdiri dari pAD terealisasi sebesar Rp132,2 m dari target sebesar Rp140,2 m atau mencapai 94,26 persen. Lalu pendapatan transfer teralisasi Rp699,1 m dari target Rp713,5 m atau sebesar 97,98 persen. Kemudian
lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesat Rp19,5 m dari target Rp15,5 m atau sebesar 125,4 persen.

“Realisasi PAD selain berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah juga termasuk realisasi pendapatan pada BLUD RSUAY, BLUD Puskesmas, serta dana JKN pada Puskesmas non BLUD,” paparnya.

Selanjutnya, untuk realisasi pendapatan transfer terdiri dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan penyesuaian sebesar Rp649,0 m. Kemudian pendapatan dan transfer pemerintah provinsi sebesar Rp49,56 m berupa dana bagi hasil pemerintah provinsi.

Baca Juga :  Keluarga Jenazah PDP Asal OKU Sepakat Pemakaman Di Metro

“Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan BOS sekolah-sekolah negeri, serta penerimaan lainnya yang berasal dari penerimaan setoran atas temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat, pengembalian kelebihan atas belanja tahun-tahun sebelumnya, serta pendapatan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan,” paparnya. (Adv).