Beranda Headline Terkait Bentrok,Bupati DPRD Lamteng Serahkan Proses Hukum Ke Polisi

Terkait Bentrok,Bupati DPRD Lamteng Serahkan Proses Hukum Ke Polisi

100
Terkait Bentrok,Bupati DPRD Lamteng Serahkan Proses Hukum Ke PolisiFoto Wakil Ketua DPRD Raden Zugiri

SKALABRAKNEWS.COM LAMPUNG TENGAH – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mendesak aparat Kepolisian Resor Lamteng segera mengusut tuntas otak pelaku kerusuhan di Kecamatan Bumiratu Nuban pada, Jum’at lalu.

Wakil Ketua DPRD Lamteng, Raden Zugiri menilai kasus main hakim sendiri yang merujuk pada pembakaran rumah dan penembakan terhadap warga yang diduga dilakukan organisasi Pambers perlu diusut Polisi.

“Saya minta kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan memberi efek jera kepada pelaku. Siapapun di Indonesia, kita memang tidak bisa main hakim sendiri,” ujarnya, Senin (18/3/2019).

Ia menyebut, ketidakpuasan kelompok yang diduga melakukan penyerangan mestinya harus melalui proses yang prosedural.

Baca Juga :  Supran anggarkan add untuk penanganan dan pencegahan covid 19

“Mereka itu tidak puas kan ada prosesi banding kalau banding juga tidak puas kan ada kasasinya. Saya juga tidak sepakat ada kelompok-kelompok tertentu yang menamakan masyarakat udah anarkis itu sudah tidak pas lagi, inikan ada provokatornya jadi oleh sebab itu himbauan saya selaku wakil ketua DPRD lamteng supaya aparat penegak hukum dapat menertibkan,” paparnya.

Menurutnya, bila kelompok tersebut dinilai dapat mengganggu kondusifitas antar masyarakat harus cepat ditindak tegas.

“Melihat legal atau tidak, mengganggu atau tidak, kalau mengganggu ketentraman kebhenikaan kita, kesatuan kita, harus di tindak tegas. Kita ini penduduk asli cukup welcom loh dengan mereka, tidak saling mengganggu kita sudah sepakat NKRI Harga mati,” bebernya.

Baca Juga :  DPD Golkar Lamteng Dan Sayap Partai Nyatakan Dukungan Secara Tertulis Ke Musa Ahmad

Dirinya berharap agar kejadian tersebut tidak kembali terjadi di Bumi Lampung.

“Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Tentu harus ada pihak-pihak yang mengawal kelanjutan, terutama untuk keluarga almarhum, baik dari Dinas Sosial maupun dari pemerintah daerah lampung tengah,” kata Zugiri.

Hal yang sama juga disampaikan bupati setempat. Di sela paripurna DPRD Lamteng dirinya menyebut bahwa pembubaran kelompok masyarakat bukan merupakan kewenangannya.

“Untuk proses pembubaran panbest bukan kewenangan saya, tapi untuk proses hukum saya serahkan ke pihak yang berwajib,” ujar Loekman. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here