DPRD Lamteng Gelar Rapat ParipurnaNota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019

foto ist

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar Rapat Paripurna Istimewa Tentang Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Jum’at (12/10/2018).

Dalam Paripurna tersebut DPRD Lampung Tengah juga melakukan Pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan Pengesahan Raperda Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah Raden Zugiri, didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito, dan dihadiri para Anggota Dewan, serta Sekertaris DPRD Lampung Tengah, Syamsi Roli.

Rapat Paripurna juga turut dihadiri Bupati Lampung Tengah Hi. Loekman Djoyosoemarto, Sekertaris Daerah Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menyampaikan secara ringkas gambaran atas pendapatan dan belanja daerah yang tertuang di dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019, serta PPAS.

Baca Juga :  Bupati Loekman Gotong Royong Di Kampung Rama Indra

Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, diamanatkan bahwa kepala daerah harus menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD, serta PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD.

Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan ini kami sampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019, serta PPAS, untuk dapat dibahas dan disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019. Dalam Rancangan Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat seperti adanya kenaikan gaji ASN, Alokasi Dana Desa, serta prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Cegah Virus Corona Bupati Loekman ,Buat Tempat Cuci tangan

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019 serta PPAS, tentunya belum bisa memenuhi keinginan dan harapan semua pihak karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

“Untuk itu kami berharap Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019 dan PPAS, dapat segera dicermati dan dibahas bersama, sehingga dapat segera disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019,”harap Bupati Lampung Tengah ini.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Loekman juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jajaran Legislatif dan kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah, karena selama kami menjalankan tugas dan mengemban amanah, belum mampu berbuat banyak guna memenuhi harapan dan keinginan semua pihak, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam peningkatan pembangunan di daerah tercinta ini.

Dijelaskannya, dari sisi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 2,71 trilyun lebih, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 157,73 milyar lebih, dan dana perimbangan sebesar Rp. 1,96 trilyun lebih, serta pendapatan yang sah lainnya sebesar Rp. 592,68 milyar lebih.

Baca Juga :  DPRD Lamteng Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2018

Dari sisi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2019 ditarget sebesar Rp. 2,76 trilyun lebih yang terdiri dari, belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,71 milyar lebih, yang dipergunakan untuk belanja gaji pegawai. Kemudian belanja hibah seperti
belanja bagi hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Desa.

Selanjutnya, belanja tak terduga seperti
belanja langsung sebesar Rp. 1,05 trilyun lebih, yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Umsan Wajib Non Pelayanan Dasar, Bidang Urusan Pilihan, dan Bidang Urusan Penunjang.

Prioritas pembangunan daerah pada Tahun Angaran 2019.(ADV)

Comment here