Mabes Polri Dan Polda Lampung OTT Polres Lampung Tengah

foto ist

Lampung :  Polda Lampung melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tak tanggung-tanggung, OTT yang menyasar Polres Lampung Tengah (Lamteng) ini melibatkan Mabes Polri. 

Tim gabungan menelusuri laporan masyarakat soal dugaan pungutan liar (pungli) di bagian pembuatan SIM Polres Lampung Tengah (Lamteng).

Kabarnya, aparat mengamankan tiga orang yang terdiri dari oknum aparatur sipil negara (ASN), polri, dan sipil. 

Wakapolda Lampung, Brigjen Angesta Romano Yoyol, membenarkan OTT dimaksud. Namun ia enggan menyebutkan jumlah orang yang diamankan. 

“Iya benar, OTT. Ada polisi, PNS, dan sipil juga. Jumlahnya nggak bisa saya sebutkan. Nanti saya bilang tiga, nggak tahunya empat. Saya bilang empat, nggak tahunya dua,” elak Yoyol, Sabtu (8/9/2018).

Dia mengungkapkan beberapa orang itu kini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. 

Baca Juga :  Pun Edward : Selamat Jalan Keluargaku Wakhei ,Sahabat Seperjuanganku Di Bhayangkara

“Tidak dibawa ke Mabes. Sedang dalam proses pemeriksaan. Ini berdasar laporan masyarakat yang langsung kita tindak lanjuti,” tandasnya. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pungli sudah lama berlangsung. Modusnya dengan meminta uang lebih saat pembuatan SIM (surat izin mengemudi).

Oknum polri yang diamankan infonya berinisial H dan bertugas di bagian urusan satuan lalu lintas (Baur Satlantas) Polres Lamteng. 

Jika Wakapolda mengiyakan, tidak demikian dengan Kapolres Lamteng, AKBP Slamet Wahyudi. Dia membantah kabar OTT dan menyebut hal itu sebagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, Tim Mabes Polri mengunjungi Satlantas Polres Lamteng sebagai langkah pembinaan agar peristiwa di Jawa Timur beberapa waktu lalu tidak terulang.

Baca Juga :  Hari Pertama Koni Lampung,Jalani Tes Fisik Atlet

“Tidak ada OTT, kalau OTT kan ada yang ditangkap, ini tidak ada penangkapan. Ini pemeriksaan yang memang dilakukan se-Indonesia karena ada kejadian Jawa Timur,” tukasnya.

Untuk diketahui, Divisi Propam Mabes Polri menemukan dugaan pungli di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Kediri, Jawa Timur, Sabtu (18/8/2018). 

Informasinya, ada penarikan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mulai Rp500 ribu hingga Rp650 ribu.

Setiap hari, uang Rp300 ribu disetor kepada ASN berinisial AN. Lalu uang tersebut dikumpulkan AN kepada oknum personel Polres Kediri berinisial Bripka IK.

Selanjutnya, Bripka IK diduga mendistribusikan setiap minggunya ke kapolres sebesar Rp40-50 juta.

Tak hanya kapolres. Uang juga diduga disetor kepada kasat lantas sekitar Rp10-15 juta. Lalu, untuk Baur SIM dan kepala urusan registrasi dan identifikasi, diduga memperoleh setoran Rp2-3 juta setiap pekan. Dikutip Dari Rilis id lampung.(*)

Comment here