Beranda Metro DPRD Usulkan Raperda Pemberantasan Narkoba

DPRD Usulkan Raperda Pemberantasan Narkoba

7

Rapat Paripurna DPRD Kota Metro.

SKALABRAKNEWS.COM, Metro_ DPRD Kota Metro mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan obat terlarang.

Mewakili DPRD Metro, Anggota Komisi III Zas Dianur Wahid mengatakan, Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Obat-obatan Terlarang menjadi salah satu usulan dewan, karena salah satu persoalan besar Indonesia saat ini adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba. 

Mulai dari konteks pengguna, variasi, jumlah narkoba, hingga korban. Dimana data yang dirilis BNN secara konsisten memperlihatan kenaikan atau peningkatan. Sesuai rencana aksi BNN, berdasarkan asumsi hasil peneilitian 2011, dapat diproyeksi jumlah penayalahgunaan narkoba di Indonesia pada 2015 mencapai 5,8 juta orang. 

“Sedangkan di 2019 yang akan datang, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan mencapai 7,4 juta orang. Jadi ini sangat memprihatinkan. Dan harus ada langkah-langkah efektif,” jelasnya saat membacakan draf usulan raperda dalam paripurna di Gedung DPRD Metro, Senin (26/3).

Baca Juga :  Keluarga Jenazah PDP Asal OKU Sepakat Pemakaman Di Metro

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam perspektif dinamika atau perkembangan landasan norma, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU tersebut diikuti dengan penerbitan berbagai peraturan yang lebih rinci, seperti PP Nomor 40 Tahun 2013, Perpres Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN, dan akhirnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2013.

“Permendagri Nomor 21 Tahun 2013, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan mengatur melalui Perda tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Untuk itulah, Kota Metro sudah selayaknya membentuk Perda yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam rangka kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang pada tingkat daerah,” urainya.

Baca Juga :  Persikomet Kota Metro Juara 3 Piala Soeratin U15 Di Blitar

Ditambahkannya, Raperda juga akan mengatur miras. Karena menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba bagi kalangan kawula muda. Dimana Metro merupakan kota pendidikan yang banyak muda-mudi sekolah hingga kuliah.

“Teknisnya seperti apa, nanti lebih lanjut akan kita atur dalam penyusunan Raperda. Yang jelas landasan dasarnya kita memerangi bersama-sama akan bahaya narkoba, secara khusus di Bumi Sai Wawai,” imbuhnya.

Selain tentang narkoba, DPRD juga mengusulkan raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, raperda tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, serta tentang raperda tentang perubahan kedua atas perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2004 tentang larangan produksi, penimbunan, pengedaran, dan penjualan minuman keras (Miras).

Baca Juga :  Jaga Kondusifitas, Intel Metro Datangi Ormas LMP

Sementara itu dalam Paripurna tersebut Wali Kota Metro Achmad Pairin mrnyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2017. Muatan LKPJ disusun dengan mengacu Pasal 18 sampai 22 Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007.

“Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan pada LKPj, merupakan hasil koordinasi, kerjasama, dan partisipasi semua stakeholders pembangunan,” ujarnya.

Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2017, merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintah, DPRD, dan stakeholders selama kurun waktu satu tahun anggaran.

“LKPJ yang disampaikan ini merupakan deskripsi secara umum tentang dinamika pembangunan Kota, dan mengenai gambaran serta data rinci dapat dilihat dalam buku LKPj TA 2017,” tutupnya. (Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here